FAI UNISMA MALANG

A. Pendahuluan
Begitu pula seterusnya…berbeda dengan hal itu, syari’at Islam yang dibawa oleh Nabi Suci Muhammad SAW merupakan syari’at penutup dan abadi sepanjang zaman.
Keabadian hukum Islam itu dalam pandangan Muslehudin dinyatakan sebagai berikut:
“It is divinely ordined system preceding the Islamic state and not preceded by it. Controlling the Islamic society and not controlled by it. State and society bot have ideally to conform to the dictates of Islamic Law”. Dengan redaksi yang agak berbeda Nasih Ulwan menyatakan bahwa Hukum Islam adalah aturan-aturan yang disusun secara ketuhanan berlaku untuk segala manusia dan secara materiil sifatnya abadi dan orisinil. Sifat keabadian syari’at Islam itu di satu sisi merupakan perwujudan dari hak prerogatif Allah SWT, yang menuntut para hamba-Nya untuk senantiasa menaati segala perintah dan menjauhi segala larangan-laranganNya. Sementara di sisi lain sifat keabadian itu menimbulkan persoalan serius jika dikaitkan dengan kenyataan di lapangan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sebab bagaimana mungkin aturan-aturan hukum yang sifatnya abadi itu, bisa sejalan seiring dengan perubahan-perubahan (sosial) yang terus-menerus seperti yang terdapat dalam kehidupan di dunia ini. Bukankah hal yang demikian ini akan menimbulkan konflik antara kepentingan (idealisme) Allah SWT dengan keinginan (humanisme ) manusia yang muncul dalam kesadaran hidupnya?
Sebagian orientalis mengkritik keabadian hukum Islam, yang dalam pandangan mereka hukum yang ideal itu haruslah berupa hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat,. hukum baru dianggap sempurna jika ia mampu mengikuti kehendak-kehendak sosial dan sesuai dengan fakta-fakta sosial yang muncul di tengah-tengah kehidupan.
Secara sosiologis harus diakui bahwa di tengah-tengah kehidupannya, masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan . Perubahan-perubahan itu dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang selama ini telah berjalan dan disepakati secara bersama-sama. Semakin maju cara berfikir manusia maka semakin kritis dan selektiflah manusia itu dalama menerima atau menolak suatu keyakinan yang selama ini dianutnya. Oleh karena itu perubahan-perubahan dan perkembangan dalam masyarakat harus dijadikan pertimabangan hukum agar hukum itu betul-betul punya arti dan berfungsi di tengah-tengah masyarakat. Serta mampu merealisasi maqashid al syariat yaitu kemaslahatan ummat yang berupa menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Terlebih masa sekarang di mana isu-isu kesetaraan Gender dan jaminan perlindungan atas hak-hak asasi manusia (HAM) semakin mantap dan marak disuarakan oleh segenap lapisan masyarakat.Bagi umat Islam kenyatan ini adalah tantangan yang harus segera direspon dan dicarikan jalan keluar atau penyelesaiannya atas masalah tersebut. Sebab kalau tidak demikian, maka tuduhan dan stereotype bahwa hukum Islam tidak mengenal bahkan anti dengan nilai-nilai universalisme HAM dan adanya kecenderungan pada diskriminasi peran perempuan (Misogini) akan mendapatkan bukti pembenarannya.
Oleh karena itu umat Islam perlu mereaktualisasikan kembali khasanah dan metode berfikirnya dengan cara menyesuaikan pada realitas zaman dengan tidak menafikan hal-hal yang menjadi hak-hak Allah SWT. Reinterpretasi terhadap teks dan konteks nash sekarang ini menjadi satu keharusan untuk mengukuhkan eksistensi hukum Islam dalam tantangan dunia global sekarang ini. Reinterpretasi itu bisa dilakukan dengan salah satu caranya adalah melalui penelaahan kembali tentang tujuan atau maksud ditetapkannya hukum Islam dalam al Qur’an maupun as Sunnah. Dalam sejarah, khalifah Umar dikenal sebagai mujtahid yang selalu mempertimbangkan kondisi zaman atau sosial dalam menerapkan hukum, seperti dalam kasus pencurian di masa paceklik atau kasus pencurian pada baitul mal yang dalam anggapan beliau pencuri tersebut punya hak atas harta baitul mal tersebut. Dengan mengkaji tujuan atau maksud pensyariatan hukum itu, maka umat Islam mendapatkan beberapa keuntungan. Pertama, lebih memperjelas dan menambah keyakinan kita terhadap kebenaran dan kemaslahatan yang dikandung dalam hukum-hukum yang oleh Allah SWT, kedua, menghindarkan umat islam dari melakukan ijtihad yang sembrono yang tidak berdasarkan nilai-nilai ubudiyah dan kemaslahatan yang universal dan ketiga, adalah sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan modern (globalisasi) dengan segala isu-isu yang mendeskriditkan Islam dari berbagai seginya. Bahwa reinterpretasi hukum Islam itu sebenarnya adalah tuntutan dari hukum Islam itu sendiri , yang menyebut dirinya sebagai rahmat bagi sekalian alam di setiap waktu dan tempat, karena hukum Islam memang diciptakan untuk merealisasi kemaslahatan ummat dan untuk menjamin kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya berikut ini akan dibahas beberapa persoalan yang berkaitan dengan maqashid al tasyri’ dan hubungannnya dengan isu-isu modern terutama yang menyangkut gerakan kesetaraan gender maupun jaminan perlindungan atas nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).

B. PEMBAHASAN
Istilah tujuan atau maksud disyari’atkannya sebuah hukum dalam tradisi keilmuan hukum Islam dikenal dengan konsep Maqashid al Syari’ah atau Maqashid al Tasyri’. Maqashid adalah bentuk jama’ dari Maqshid,a rtinya tujuan, kehendak atau rahasia untuk menjelasakan tentang tujuan dan rahasia syariat, para ulama ushul fiqh sering menggunakan bentuk jama’nya, yaitu Maqashid al Syariat. Dalam rangka menjelasakn tujuan dan rahasia syariat itu, kata maqashid kadang-kadang digabungkan dengan al syariat (syariat) dan kadang-kadang digabungkan dengan al Syari’ (pembuat Syariat) dengan maksud dan pengertian yang sama. Artinya maqashid al Syari dan maqashid al Syariat adalah dua istilah yang mempunyai maksud dan pengertian yang sama. Dalam pandangan ulama, Maqashid al syariat itu yang menjadi bahasan utamanya di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan ‘Illat ditetapkannya suatu hukum. Dengan demikian hikmah dan illat merupakan dasar pijakan bagi perumusan Maqashid Tasyri’, oleh karenanya berikut ini akan dibahas pengertian keduanya.
‘Illat adalah sesuatu yang nyata dan pasti yang dijadikan sebagai dasar hukum dan yang dijadikan hubungan dalam ada atau tidaknya hubungan hukum tersebut. Semenatra Hikmah adalah sesuatu yang bersifat kira-kira atau prediktif yang memotifasi pembentukan hukum dan sekaligus sebagai tujuan akhir dari penetapan hukum. Dengan demikian ‘illat adalah sesuatu yang dengan mudah dikenali dan difahami dari sebuah perintah atau larangan untuk melakukan suatu tindakan hukum, karena sifatnya yang nyata dan nampak dengan sangat jelas. Sementara hikmah adalah sesuatu yang samar-samar tidak jelas tidak bisa dibuktikan, tersembunyi, sekalipun ia adalah maksud sebenarnya dari proses pensyari’atan sebuah hukum. Contohnya kebolehan berbuka bagi musafir, illatnya adalah bepergian (safar) adapun hikmahnya adalah terhindarnya seseorang dari kesulitan-kesulitan (masyaqah) selama dalam perjalanannya. Hanya saja hikmah di sini sifatnya dugaan saja, karena setiap mukallaf berbeda kesanggupannya dalam menjalankan setiap kewajiban-kewajiabn atau larangan-larangan dalam ibadah atau muammalah. Oleh karena itu dalam rangka menjamin kepastian hukum, hukum Islam berpatokan pada hal-hal yang sifatnya pasti, nyata dan dapat dibuktikan, bukan sebaliknya yakni berdasarkan pada hal-hal yang sifatnya praduga dan kira-kira. Dengan demikian semua hukum syara’ didasarkan atas ‘illatnya dan tidak ditetapkan berdasarkan himah-hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Sehingga jumhur Ushuliyyun membuat suatu qaidah ushul yang berbunyi: الحكم يدور مع العلة وجودا و عداما
Berbeda dengan as Syatibi beliau beranggapan antara illat dengan hikmah itu sama, keduanya kadang berupa maslahat dan kadangkala berujud mafsadat yang memotifasi Syari’ menetapkan hukum. Oleh karena itu baik hikmah ataupun illat bisa dijadikan dasar penetapan hukum. Contoh lain adalah adanya rambu-rambu lalu lintas, pada saat lampu merah menyala, maka hukum menyatakan bahwa semua kendaraan harus berhenti dan ini adalah illat atau sebab ditetapkannya hukum tersebut. Hikmahnya adalah agar mencegah terjadinya kecelakaan. Peraturan lalu-lintas ini tidak didasarkan pada hikmah, yakni menghindari kecelakaan, sebab apabila didasarkan pada hikmah, orang bebas terus melajukan kendaraannya jika di seberang jalan sana keadaannya sunyi (tidak ada mobil lain) padahal ini adalah dugaan atau kira-kira saja. Karena kita tidak tahu apakah setelah itu keadaan jalanan sepi terus atau mungkin saja tiba-tiba muncul kendaraan lain atau ada penyebrang jalan yang sembrono. Oleh karena itu hukum harus didasarkan pada ‘illat (nyala lampu) dan bukan pada hikmahnya (mencegah kecelakaan)
Dengan mengetahui ‘illat dan hikmah disyariatkannya hukum islam, maka ulama atau mujtahid akan mampu merumuskan tujuan atau maksud yang tersembunyi dari sebuah hukum atau nash. Tujuan hukum ini harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam islam secara umum sekaligus menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara rinci oleh al qur’an dan al hadis. Dengan demikian pengetahuan tentang maqashid al syari’at menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Kesimpulannya bahwa hikmah dengan illat mempunyai hubungan yang erat dalam rangka penetpan hukum. Hikmah merupakan sifat yang zahir tetapi tidak mundhabit, sementara hikmah baru akan menjadi illat setelah dinyatakan mundhabit. Oleh karena itu perlu dicari Mazhinatnya , yakni indikator yang menrangkan bahwa hikmah itu dapat dinyatakan mundhabit.
Abu Zahrah dalam ushul fiqhnya menyatakan bahwa ada tiga tujuan disyariatkanya hukum islam, yakni :
1). تزكية النفس : penyucian jiwa, maksudnya adalah dengan ditegakkannya hukum islam dalam kehidupan sehari-hari, maka diharapkan setiap muslim bisa menjadi sumber kebajikan –bukan sumber keburukan- bagi masyarakat di lingkungannya. Ibadah sholat berjama’ah umpamanya, membawa misi untuk membersihkan jiwa masyarakat baik secara kolektif maupun individual . Adapun ibadah haji dengan amat jelas mengandung suatu implikasi terciptanya ketertiban masyarakat (التنطيم الإجتماعى ) sementara zakat dalam pengertiannya yang lebih dalam mengandung aspek-aspek kesetiakawanan sosial (تعاون الإجتماعى ).
2) إقامة العدالة : sebagai upaya penegakan rasa keadilan dalam masyarakat secara umum, baik menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan kelompok non muslim. Firman Allah SWT :
ولا يجرمنكم شنأن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى (المائدة:8)
“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu tidak adil, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan taqwa”
3) تحقيق المصلحة : yakni menciptakan kemaslahatan dalam hidup sehari-hari dan ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai serta harus terdapat dalam setiap hukum islam. Semua nash senantiasa mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang haqiqi walaupun maslahat itu sendiri bagi sebagian orang sulit untuk mengenali dan mengetahuinya. Akan tetapi yang jelas bahwa maslahat itu adakalanya berupa sesuatu yang bisa menarik keuntungan atau manfaat dan adaklanya menolak bahaya yang mungkin timbul. Kesimpulannya, bahwa seluruh hukum yang dibebankan kepada manusia senantiasa mengacu pada terwujudnya suatu kemaslahatan, baik ia disadari oleh manusia ataupun tidak. Seluruh ulama sepakat tentang hal ini, hanya saja mereka berselisih tentang eksistensi maslahat, apakah mengikat hukum syara’ ataukah tidak. Dalam artian ketika Allah SWT mensyariatkan sebuah hukum , apakah ia wajib bagiNya untuk menyertakan di dalam hukum itu sesuatu yang mengandung maslahat? Mengenai hal ini ulama terbagi ke dalam tiga golongan / pendapat:
1) Menurut golongan Asy’ariyah dan Dhahiriyah , Allah SWT dalam mensyariatkan hukum tidak harus mempertimbangkan kandungan maslahatnya buat manusia. Bisa saja Allah SWT menetapkan hukum sekalipun di dalamnya sama sekali tidak mengandung manfaat apapun untuk manusia.
2) Menurut golongan syafi’iyyah dan sebagian Hanafiyah mereka berpendapat bahwa maslahat patut dan layak menjadi ‘illat hukum akan tetapi fungsinya hanyalah sebagai tanda (‘amarah) bagi hukum, bukan sebagai motivasi yang mengikat Allah SWT untuk menetapkan hukum. Sehingga tidak terjadi pertentangan dengan firman Allah SWT :
لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون ( الأنبياء :23)
“Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatNya akan tetapi mereka justru yang
ditanya”
3) Menurut golongan Mu’tazilah , Maturidiyah, sebagian Hanafi dan Maliki mereka berpendapat bahwa segala hukum islam selalu dita’lildengan maslahat. Hanya saja maslahatnya terpisahnya sama sekali dengan iradah Allah SWT dan sepanjang ta’lil itu tidak mengakibatkan gugurnya nash. Maksudnya, jika substansi maslahat tidak ditemukan dalam sebuah nash., tidak berarti hukum itu tidak mengandung maslahat. Letak permasalahan justru menyangkut daya jangkau nalar yang terbatas dalam menangkap pesan atau makna sebuah nash.
Oleh karena itu jika ditarik benang merah dari perbedaan pendapat itu, keseluruhan ulama sepakat bahwa semua nash mengandung maslahat mereka hanya berselisih pendapat tentang motif Allah SWT ketika menetapkan hukum itu. Hal yang demikian ini bukan menjadi obyek kajian ushul fiqh, melainkan masuk dalam kategori perdebatan ilmu kalam.
Kemaslahatan yang menjadi titik sentral (hard core / jauhar) dari pensyariatan hukum itu dalam kajian ushul fiqh terbagi dalam tiga macam / kategori, yakni:
1). Maslahat Mu’tabarah, yaitu satu jenis kemaslahatan yang Allah SWT menyebutnya secara pasti dalam nash hukumnya. Dengan kata lain maslahat yang diakui dan bersumber atau terdapat pada al qur’an atau al hadis. Contohnya adalah pertanyaan Shahabat yang berkenaan dengan haid : يسئلونك عن المحيض قل هو اذا فائتزلوا النساء
2) Maslahat Mursalah, yaitu maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus baik bersifat melegitimasi ataupun membatalkan maslahat tersebut. Dalam hal ini ulama Hanafiyah memberikan batasan maslahat yang termasuk jenis ini haruslah berupa maslahat yang berada pada tingkat Dharuriyah / Hajjiyah. Merka tidak memasukkan maslahat tahsiniyyah. Sementara al Ghazaliy sekalipun hanya mengakui maslahat dharuriyah semata, akan tetapi beliau juga bersikap toleran terhadap kepentingan-kepentingan umum sekaligus memposisikan kepentingan umum itu sebagai menduduki tempat dharurat, sehingga layak dikategorikan sebagai maslahat mursalah. Contohnya adalah kodifikasi al qur’an dalam satu mushaf atau jika pada masa sekarang ini adalah kewajiban bagi orang yang mau menikah agar mendapatkan pengesahan nikahnya harus dicatatkan pada KUA ataupun catatan sipil.
3) Maslahat Mulgha, yakni jenis kemaslahatan yang bertentangan dengan bunyi dhahir nash al qur’an atau al hadis, akan tetapi sebagian manusia meyakininya sebagai suatu bentuk maslahat atas pertimbangan situasi dan kondisi tertentu. Umpamanya legalisasi Euthanasia di dunia Barat, donor atau pemanfaatan anggauta tubuh si mayat / jenazah dan lain-lain.
Adapun maslahat mu’tabarah (yang menjadi fokus bahasan makalah ini ) terdiri atas lima unsur pokok dan sangat berkait erat dengan dasar-dasar kehidupan manusia di muka bumi ini. Kelima unsur itu adalah kemaslahatan dalam hal pemeliharaan agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta (al Kulliyah al Khams).Terabaikannya salah satu dari kelima jenis maslahat tersebut menyebabkan manusia mengalami kesulitan-kesulitan, ketidakseimbangan dan bahkan bisa mengancam jiwanya.
Menurut as Syathibi, penetapan kelima unsur pokok tersebut di atas didasarkan atas dalil-dalil al qur’an dan al hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al qawaid al kulliyah dalam menetapkan al kulliyah al khams tersebut. Ayat-ayat yang dijadikan dasar perumusan pada umumnya adalah ayat-ayat makkiyah yang tidak dinasakh dan ayat-ayat madaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat makkiyah. Di antara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban sholat, larangan membunuh jiwa tanpa haq, larangan meminum khamr, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Oleh karena dalil-dalilnya berupa nash-nash yang qath’iy maka al kulliyah al khoms tersebut dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang qath’iy pula. Maksud al Syathibi dengan istilah qath’iy di sini adalah bahwa al kulliyah al khams dari segi dasar hukumnya dapat di pertanggungjawabkan dan oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum.
Al Kulliyah al Khams tersebut dapat dirinci lagi ke dalam tiga peringkat. Pertama, Dharuriyah, yakni upaya memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial dari kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima kulliyah tersebut. Kedua, Hajjiyah, yakni pemeliharaan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang tak bersifat essensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya jenis kebutuhan ini tidak mengancam eksistensi kelima maslahat tersebut, akan tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan / kesempitan bagi mukallaf. Ketiga, Tahsiniyyah, yakni jenis kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan.
Pengelompokan ketiga maslahat ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan nampak urgensinya manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat dharuriyah menempati urutan pertama, disusul oleh Hajjiyah dan terakhir adalah tahsiniyyah.

C. Hubungan Maqashid al Tasyri’ dengan bebrapa Metode Ijtihad.
Dalam rangka melihat hubungan anatra maqashid al syariat dengan bebrapa metode penetapan hukum, berikut akan dikemukakan beberapa aspeka-aspek maslahat yang terdapat pada Qiyas, Istihsan, al Maslahat al Mursalah, dan Saddu al Zari’at.
a. Qiyas.
Dalam kajian ushul fiqh qiyas biasanya dirumuskan sebagai kiat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam nah dengan cara menyamakannya dengan kasus yang terdapat dalama nash, disebabkan adanya persamaan illat hukum. Berdasarkan rumusan ini maka dalam menggunakan metode qiyas, paling tidak ada empat unsur yang harus ada, yakni, ‘ashl, far’u, hukmu al ashl, dan illat. Dari keempat unsur itu, unsur yang disebut terakhir , illat sangat penting dan sangat menentukan. Ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidak adanya illat pada kasus tersebut.
Bahwa penemuan hukum sangat bergantung pada illatnya baik itu yang terdapat pada qiyas maupun yang menyangkut persoalan maqashid al Tasyri’-nya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang erat antara qiyas dengan Maqashid al syariat sekaligus bahwa maslahat yang menjadi tujuan utama di syariatkan hukum Islam, merupakan faktor penentu dalam menatapkan hukum melalui jalur qiyas. Artinya kedua-duanya menggunakan illat dalam menentukan ada atau tidaknya hukum yang akan ditetapkan.
b. Istihsan.
Secara umum istihsan dapat diartikan sebagai upaya untuk mentawaqqufkan prisnip-prinsip umum dalam satu nash disebabkan adanya nash lain yang menghendaki demikian. Sedangkan secara khusus istihsan diatikan berpalingnya mujtahid dari qiyas jali kepad qiya khafi. Dalam hal ini meskipun qiyas jali itu illatnya dapat diketahui dengan jelas, namiun pengaruhnya kurang efektif. Sebaliknya pengaruh itu akan lebih kuat pada qiyas khafi, meskipun tidak begitu tampak. Dengan demikian dapat dikatakn, bahwa istihsan adalah upaya untuk mencari jiwa hukum berdsarkan pada kaidah-kaidah umum (al qawaidul al kulliyah). Metode ini erat kaitannya dengan maqashid al tasyri. Istilah yang disebut terakhir ini juga bertujuan untuk menelusuri tujuan disyariatkan hukum, dalam bentuk mengidentifikasi maslahat.
c. al Maslahat al Mursalah
Secara umum ulama
D. Hubungan Maqashid al Tasyri’ dengan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia.
Kajian Islam di dunia Barat cenderung mencitrakan hukum Islam secara negatif sebagai aturan hukum yang tak mengakomodasi kepentingan naluriyah manusia. Peneliti-peneliti Barat setelah mempelajari Hukum Islam berkesimpulan bahwa sebagian besar hukum Islam tidak mengakui, melecehkan bahkan terkesan mencabut hak-hak asasi yang seharusnya melekat dan terdapat pada diri manusia. Kesan ini muncul barangkali karena ketidaktahuan mereka tentang karakter hukum Islam atau salah dalam menilai atau memang menyengaja memberi kesan negatif sebagai wujud kebencian mereka terhadap Islam. Ada beberapa isu sosial yang mereka anggap sebagai bukti pembenar bahwa hukum Islam tidak aspiratif terhadp pengakuan hak asasi manusia (HAM) Di antara isu-isu tersebut antara lain:
a. Praktik Poligami
Peneliti Barat (Orientalis) memandang konsep ajaran poligami dalam al qur’an merupakan manifestasi pelecehan normatif Islam terhadap harkat dan martabat wanita. Mereka beranggapan poligami hanyalah media / saluran bagi lelaki muslim untuk melampiaskan keserakahan nafsu seksualnya dengan cara menikahi beberapa wanita yang menarik perhatiannya. Selain itu poligami berarti mengidentikkan perempuan sebagai benda yang bisa dikoleksi untuk memnuhi hasrat kesenangan lelalki muslim tersebut. Barat –dalam pandangan kaum orientalis– sangat mengagung-agungkan kesetiaan dengan satu pasangan, sekaligus hal itu berarti penghargaan peradaban mereka terhadap kehormatan wanita. Sementara syari’at Islam dengan konsep poligaminya justru merendahkan derajat wanita yang seharusnya tak layak lagi untuk dilegalisasi dalam dunia modern sekarang ini. Oleh karena itu akhir-akhir ini ada kecenderungan beberapa negara Islam ataupun bukan negara Islam, mulai membatasi dan bahkan melarang praktik pernikahan poligami. Dan yang lebih tragis lagi pelaku poligami bisa dikenai tuntutan sebagai pelaku tindak pidana.
Menjawab tuduhan dan fenomena semacam ini,Yusuf Qardlawiy menanggapi bahwa syari’at Islam tidak mungkin mengharamkan sesuatu jika sesuatu itu mendatangkan manfaat dan menghalalkan sesuatu perbuatan jika ternyata justru akan mendatangkan bahaya atau madlarat. Oleh karenanya dihalalkannya poligmai pastilah ada manfaat yang dikehendaki oleh Syari’.
Sementara itu ulama mufasir, Ali al Shabuniy mengatakan poligami yang pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW bukanlah karena dorongan hawa nafsu akan tetapi ada tujuan-tujuan tertentu yang tersembunyi di balik itu. Menurut beliau ada 4 tujuan praktik poligami yang dijalankan oleh beliau itu, yakni adanya Hikmah Ta’limiyah, Hikmah Tasyri’iyyah, Hikmah Ijtima’iyyah dan Hikmah Siyasiyah.
a. Hikmah Ta’limiyyah
Tujuan poligami Nabi adalah untuk mengajari para wanita / istri beliau tentang fiqh al nisa’. Sebab seringkali Nabi SAW ditanya tentang perihal fiqh al Nisa’ , hanya saja karena ahlaq beliau yang luhur dan sifat pemalunya, beliau menjawab dengan bahasa kinayah/majaz, yang itu tidak segera bisa difahami oleh wanita yang bertanya. Oleh karena itu dengan adanya istri-istri Nabi SAW itu diharapkan ummul mu’minin bisa menjadi penyambung lidah / penjelas maksud Nabi SAW dalam menjawab persoalan-persoalan di sekitar fiqh al Nisa’. Terhadap fakta ini orang bisa mengajukan kritik, kalau hanya untuk mengajari persoalan di sekitar hukum kewanitaan, mengapa Nabi SAW harus berpoligami ? Bukankah dengan satu istri beliau bisa mengajari tentang banyak hal sejauh yang menyangkut fiqhun nisa’ dan lantas istri beliau itu bisa menyebarkan dan mengajari wanita lain tentang apa-apa yang didapatnya dari Nabi SAW. Dalam hal ini Ali al Shabuniy menjawab bahwa tidak setiap wanita bisa atau mampu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sisi kewaniataannya. Dan kebetulan di antara istri Nabi SAW yang paling ……..
b. Hikmah Tasyri’iyyah
Yang kedua tujuan poligami Nabi adalah untuk menjelaskan syari’at Islam yang mungkin bertentangan (sekaligus membatalkan) dengan hukum adat kebiasaan orang-orang jahiliyyah. Contohnya adalah kasus perniakhan Beliau dengan Zainab bin Jahsyi al Asdiyah
c. Hikmah Ijtima’iyyah
Yang ketiga tujuannya untuk membentuk ikatan solidaritas sosial-keagamaan yang kuat antara Nabi dengan shahabat-shahabatnya . Dengan adanya hubungan kekeluargaan (kesemendaan) di antara Nabi SAW dengan shahabat-shahabatnya yang mulia itu akan terjalin hubungan persatuan, persaudaraan yang kuat dalam rangka memajukan Islam di tanah Arab.
d. Hikmah Siyasiyah
Yang keempat tujuannya aalah untuk meluluhkan atau melembutkan hati seklaigsu menyatukan setiap qabilah –qabilah atau sukuk di sekitarnya yang saling berpeang agar terjalin aliansi politik yang kuat dalam mempertahankan kesatuan dan ketentraman wilayahnya.

B. Masalah Warisan
Para orientalis berpendapat bahwa konsep waris islam yang memberi bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan jelas-jelas adalah keberpihakan islam terhadap satu jenis kelamin tertentu sekaligus dengan demikian merendahkan pada jenis kelamin tertentu lainnya. Alasan bahwa konsep 2:1 karena wanita punya peran sosial yang terbatas, terbelakang, hanya disibukkan dengan persoalan rumah tangga dan mendapat mahar pada waktu akad nikahnya, adalah argumentasi yang tidak rasional. Persoalannya kini beberapa wanita sudah bisa mandiri, bekerja di luar rumah dan sudah mampu merambah seluruh bidan keahlian yang dulunya hanya bisa dinikmati dan dikuasai oleh kaum pria. Oleh karena itu hukum Islam yang memberikan bagian waris wanita ½ dari laki-laki adalah konsep yang tidak adil. Bahkan beberapa pemimpin Islam di Arab –Afrika seperti mantan presiden Tunisia Habib Bourgoiba mengaku telah ber”ijtihad” dengan menyamaratakan bagian waris wanita dengan laki-laki sekaligus menyerukan kepada ulama-ulama lainnya untuk memikirkan dan berijtihad sebagaimana dirinya.
Seruan ini mendapatkan tanggapan balik dari beberapa ulama di antaranya Yusuf Qardlawiy yang menyatakan bahwa pendapat seperti ini memiliki 3 kesalahan. Pertama, ide pemikiran ijtihad ini muncul bukan dari ahlinya yakni mujtahid. Bourgoiba adalah politikus atau negarawan dan bukannya mujtahid sehingga kajiannya tentang hukum islam “cacat hukum” Kedua, Ijtihad dalam obyek hukum ditujukan terhadap dalil-dalil yang dalalahnya zhanniy, sementara ayat tentang waris dalalahnya qath’iy sehingga tidak ada ruang ijtihad di sini. Ketiga, ‘Illat yang digunakan tak kuat karena tidak semua wanita memiliki peluang, kesempatan dan keahlian dalam dunia sosial. Perlu juga dicatat bahwa hukum kewarisan Islam tidak didsarkan pada faktor keterbatasan kemanusiaan wanita, akan tetapi didasarkan pada sifat dasar naluri kewanitaannya.. Berdasarkan dalalah yang qath’iy wanita diciptakan memiliki fitrah untuk berlindung dan merasakan kedamaian bersama perlindungan yang diberikan suami. Hal ini berdasarkan al Qur’an surat an Nisa: 34 dan al Baqarah : 228:
ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة الرجال قوامون على النساء
Sementara ulama lain mengatakan bahwa yang terjadi justru sebaliknya, hukum yang yang menentukan bagian waris wanita itu dalam pandangan beberapa ulama merup[akan bukti pengakuan hukum Islam atas martabat wanita. Sebab pada mulanya wanita adalah semacam “benda” yang dpat diwarisi oleh ahli waris yang ada. Seperti yang direkam oleh ayat berikut ini:
يأ يها الذين امنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها
Dalam adat jahiliyah jika seorang ayah meninggal maka anak laki-laki sulungnya dapat mewarisi janda-janda ayahnya (selain ibu kandung). Ia bebas menentukan untuk mengawininya atau mengawinkannya dengan orang lain yang maharnya menjadi milik lelaki tersebut atau membiarkannya dan melarngnya untuk kawin lagi.
C. Perbudakan
Kritik orientalis juga sangat gencar ,menyoroti lembaga perbudakan dalam Islam. Merka berdalih bahwa Islam melegalisasi perbudakna terbukti beberapa ayat atau hadis “mengatur” tentang adanya hukum perbudakan itu. Sebagai doktrin teologi (tauhid) seharusnya ia tidak bicara masalah eksploitasi manusia atas manusia l ainyya . Konsep perbudakan dalam al qur’an atau al hadis semakin mengukuhkan bahwa Hukum Islam penuh dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM)
Pemikiran semacam ini tentunya lahir bukan dari gagasan rasional yang teliti dan pasti diliputi dengan prasangka buruk yang jahat dari pelakunya. Islam adalah rahmatan lil ‘alamin adapun lembaga “perbudakan” adalah warisan lama peradaban sebelum islam. Islam mengatur lembaga perbudakan semata-mata untuk menghapus praktik yang keji itu secara beangsur-angsur tanpa manusia merasa berat hati meninggalkan kebiasaan tersebut. Orang tak akan menemukan satu ayatpun yang menyeru kepada anusia untuk sebanyak mungkin mengumpulkan budak atau bahwa Islam sangat memulyakan kaum muslimin yanga memiliki budak-budak. Justru sebaliknya ayat-ayat ahkam yang berbicara tentang perbudakan menghapus sedikit demi sedikit lembaga perbudakan yang kala itu merupakan “kebiasaan yang wajar” dis eluruh jagad raya. Ketika abad 6 masehi Islam menyatakan “perang dingin” dengan lembaga perbudakan justru pada abad 15-17 masehi Barat sedang mengalami dan menikmati “masa keemasan” perbudakan. Oleh karena itu peradaban manakah yang lebih jahat dan lebih kejam dalam kasus ini ?

D. Persaksian.
Sebagaian orang mengkritik Islam sembari menuduh bahwa Islam menomorduakan / mensubordinasikan posisi wanita dalam bidang peradilan khususnya dalam hal persaksisan. Adapun ayat yang dijadikan dasar argumentasinya adalah ayat berikut:
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ( البقرة : 282)
Ata dasar ayat ini hukum Islam dipanang memarjinalkan posisi wanita karena membandingkan persaksian satu lelaki dengan dua orang peempuan. Sehingga muncul kesan adanya diskriminasi peran/kapasitas perempuan dalam dunia sosial (peradilan)
Padahal pengertian yang dikehendaki oleh ayat tersebut adalah bahwa perbedaan jumlah saksi itu bukan dikaitkan dengan posisi mereka dihadapan hukum atau pengadilan, akan tetapi semata-mata meliahat posisi wanita sebagai petunjuk/qarinah yang berdaya bukti kuat terhadap persengketaan suatu hak tertentu (الإرشاد إلى ظرق الإستيثاق على الحقوق ). Hal ini adalah wajar mengingat secara naluri wanita tidak disibukkan dengan perkara-perkara perdata/pidana sebagaimana lelaki, sekalipun dalam kenyataan ada wanita-wanita yang bergerak diberbagai bidang kehidupan. Akan tetapi jumlahnya hanya sedikit. Oleh karena itu yang paling berkompeten dan terlibat secara langsung dalam kegiatan muammalah itu adalah laki-laki, sehingga sangat wajar jika dalam persaksian Islam memperlakukan laki-laki lebih istimewa dibanding wanita. Ungkapan ayat tersebut di atas, bahwa persaksian satu lelaki sebanding dengan 2 orang perempuan tidak didsarkan pada kedlaifan aqal atau potensi basyariyahnya ebagai wanita. Sehingga jika suatu persidangan tidak ditemukan saksi lelaki yang ada hanya perempuan, bukan berarti hakim dilarang mengadili perkara itu. Sebab sebagaimana yang ditahqiq oleh Ibnul Qayyim al Jauziyah bahwa bukti ( al Bayyinah ) lebih penting (arjah) daripada persaksian (as Syahadah ).

D. Pemberlakuan hukum Qishos
Dalam panadangan Barat hukuman qishas adalah manifestasi hukum rimba versi Islam. Sebab sebuah kejahatan bisa dibalas dengan tindak kejahatan lainnyayang serupa. Rentetan sanksi hukum berupa pelanggaran pidana yang setimpal itu bisa mewujudkan suatu kebiasaan hukum balas dendam. Dengan demikian masyarakat tak pernah mengalami ketertiban dan kedamaian dalam hidupnya , karena senantiasa dihantui hukum balas dendam yang tak berkesudahan. Setiap ‘Aqilah merasa punya hak dan kewajiban untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap keluarganya. Ini akan terus berlangsung seperti lingkaran syaitan.
Sesungguhnya hukum qishas tidaklah sekejam seperti yang dibayangkan orang selama ini. Jika ada sekelompok orang yang mengkritik hukum qishas /hukuman mati, lantaran sedikitnya pengetahuan mereka dalam hal ini. Tujuan di syariatkannya hukum qishas adalah untuk memelihara “jiwa-jiwa” lainnya yang mungkin terancam dengan ringannya sanksi yang diterapkan manusia. Selain itu qishas adalah tindalan prefentif untuk melemahkan hati manusia agar tak gampang membunuh nyawa orang tanpa haq. Di sisi lain qishas adalah “obat penawar” yang manusia tidak bisa menggantinya bdengan bentuk sanksi lain. Karena itu adalah fitrah manusia akibat kehilangan keluarga yang dicintai. Kejahatan terhadap 1 nyawa orang sama saja dengan mengancam nyawa manusia secara keseluruhan. Sehingga hukum Islam harus bertindak tegas mencegah, memlihara dan melindungi nyawa manusia dari segala ancaman yang ditujukan padanya.
Dan Masih banyak lagi “isu-isu kontroversial” pelanggaran HAM oleh Hukum Islam dalam pandangan orang Barat. Seperti persaksian wanita di muka penfadilan , askes wanita dalam dunia politik (larangan jadi presiden, Gubernur atau Hakim). Keseluruhan tuduhan-tuduhan itu jelas lahir dari sikap kebodohan dan kebencian yang dibungkus lewat metode ilmiah untuk menjatuhkan wibawa hukum Islam di tengah-tengah masyarakat muslim. Cukuplah beberapa ayat berikut yang membuktikan perlindungan hukum Islam terhadap HAM. Di antaranya adalah:


Bahwa Islam membagi hak-hak asasi manusia itu sesuai dengan qudrat dan fitrah manusia. Adnya perbedaan hukum , keistimewaan dan perannya dalam kehidupan sosial semata-mata mengacu pada kondisi alami manusia. Oleh karena itu Islam mengnal istilah hak-hakpolitik (al Huquq al Siyasiyah) yang hak-hak itu dimiliki oleh individu-individu tertentu karena adanya kemmapuan/karakter/kondisi tertentu yang menyebabkan ia mendapatkan hak tersebut. Dan ada pula hak-hak perdata (Huquq al Madaniyah) yakni hak-hak yang terdapat pada keseluruhan manusia dengan tanpa memandang jenis kelaminnya, agama, dan kondisi-kondis tertentu yang ada. Seperti hak untuk hidup , perlindungan keamanan , kemerdekaan berpendapat, berorganisasi dan lain-lain.
Barat mengklaim bahwa konsep HAM dilahirkan oleh peradaban mereka sehingga dengan berbagai daya upaya (sebagai wujud hegemoni politik dan ekonomi Barat atas dunia Islam) mereka memaksakan berlakunya nilai-nilai HAM yang mereka yakini itu untuk dipraktekkan pula di negara- negara lain (termasuk pada pemerintahan muslim) yang sejatinya konsep dan implementasinya sudah sejak berabad-abad yang lampau telah berlangsung di tengah-tengah masyarakat muslim. Bahkan Islam memberikan perlindungan HAM terhadap seluruh warga negara baik muslim maupun non muslim.
Hak asasi dalam Islam mengandung 2 hal : pertama, didalamnya kadang berupa kemaslahatn umum atau kebaikan yang bersiat univesal. HAM yang ditetapkan oleh PBB tgl 10 desember 1948 yang mengakui adanya hak hidup persamaan, hak milik kebebasan berpendapat, bekerja dan memperoleh pendidikan dalam Islam tidak perlu untuk dibahas. Alasannya persoalan ini merupakan sesuatu yang nampak jelas secara inheren melekat tau terkandung dalam nash-nash syar’iy. Lebih lanjut an Nawawiy mengatakan karakter HAM dalam Islam itu meliputi, pertama. HAM dalam Islam menuju kepada syariat samawi yang suci dari kepicikan aqal dan dorongan hawa nafsu. Kedua, HAM dalam Islam bukan bersumberkan hadish, pemberian atau pengakuan dan pewarisan dari negara-negara tertentu, akan tetapi ia adalah bagian dari sistem keagamaan yang bersifat universal. Ketiga, HAM dalam Islam tidak hanya memandang manusia itu dari peran-peran politiknya, akan tetapi hampir keseluruhan aspek kemanusiaan manusia diperhatikan dan dilindungi oleh Islam.
Konsep HAM di Barat jelas berbeda dengan yang terdapat dalam syariat islam. HAM di barat cenderung di dsarkan pada filsafat Liberalisme-Materialistik yakni suatu faham filsafat yang menjadikan kebebasan mutlak manusia sebagai manusia, sehingga setiap manusia bebas berbuat apa saja sepanjang tidak bertindak negatif atau merugikan orang lain. Kebebasan absolut yang hanya mengejar kesenangan individual dan kolektif yang tak ada huium / norma apapun yang bisa menghalangi atau mencabut kebebasan atau kesenangan individu/ kelompok dalam berekspresi dan bertindak.
Hal yang sangat berbeda dengna tujuan pensyariatan hukum islam itu sendiri. Hukum Islam ditegakkan dengna tujuan agar masyarakat muslim memperoleh manfaat dari segala amal perbuatan yang dilakukannya. Kesenangasn, manfaat dan kebebasan yang ada dalam masyarakat islam dibatasi dengan bentuk tanggungjawab terhadap Allah SWT. Dengan kata lain kebebasan dan penghormatan akan eksistensi kemanusiaannya adalah atas pengakuan dan pemberian dari Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM dalam islam berdimensi dua, satu, bahwa nilai-nilai HAM dalam islam memiliki watak religius / normatif (bandingkan dengan Barat yang Liberalis – Meterialistik) kedua, nilai-nilai HAM yang sejatinya merupakan implikasi dari Maqashid al Syariah itu berlaku secara universal dan abadi karena di dasarkan atas perintah Allah SWT.
Dengan demikain dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan dan pengmalan syariat Islam bertujuan untukmenciptakan atau merealisir kemaslahatn bagi manusia. Sekaligus dengan demikian berarti bahwa Islam hendak menghilangkan madlarat yang hendak menimpa manusia jika syariat itu tidak dilaksanakan. Adanya jaminan kemaslahatn bagi manusia selama hidupnya di dunia ini mengindikasikan terjaminnya HAM baik secara langsung maupun tidak langsung baik disadari maupun tidak disadari.
Demikain makalah sederhana ini dibuat, tegur sapa dan kritik membangun amat penulis harapkan. Wallahu a’lam bis Shawab.